IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) PADA PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI KASUS RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN)

Hanifah, Lutfi (2023) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) PADA PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI KASUS RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN). Skripsi thesis, Universitas Pekalongan.

Text Lutfi Hanifah.pdf Download (35kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan terselenggaranya program jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada pelayanan jaminan sosial kesehatan di RSUD Bendan Kota Pekalongan dan apakah yang menjadi faktor pendorong dan pengambatnya. Penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitis yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa hukum positif Indonesia dan literatur yang berkaitan dengan topik penulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada pelayanan jaminan sosial kesehatan di RSUD Bendan sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan tidak dibeda-bedakannya pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien yang berobat umum. Faktor pendorong proses implementasi yaitu, (i) komunikasi yang baik antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan (ii) sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun fasilitas (iii) disposisi atau sikap pelaksana tidak membeda-bedakan dalam melayani pasien (iv) struktur birokrasi yang mudah. Adapun faktor pengambat proses implementasi yaitu, (i) egoistis pasien (ii) kartu BPJS yang tidak aktif (iii) pasien tidak kooperatif (iv) sikap beberapa pegawai yang arogan (v) tunggakan klaim BPJS.

Actions (login required)

View Item