PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN (Studi di Bawaslu Kota Pekalongan)

Pamuji, Eko (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN (Studi di Bawaslu Kota Pekalongan). Skripsi thesis, Universitas Pekalongan.

Text Eko Pamuji.pdf Download (183kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Pekalongan dan mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Bawaslu Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat serta menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dengan anggota Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu melibatkan personil dalam Sentra Gakkumdu. Koordinasi dilakukan sejak adanya dugaan pelanggaran kemudian pembahasan pertama, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, dan pembahasan keempat. Berkaitan dengan waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sejak diregister sampai dengan keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah maksimal 47 hari. Dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu Kota Pekalongan mengalami beberapa kendala, yaitu keterbatasan waktu dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang hanya 14 hari di tingkat Bawaslu, mutasi personil Sentra Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan sering terjadi dan mengakibatkan personil Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan juga berubah, serta dalam menentukan unsur tindak pidana Pemilu sering terdapat perbedaan persepsi antar personil Sentra Gakkumdu dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item