PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH (Studi kasus putusan Nomor : 420/PID/2021/PT.BDG) Pembanding (Putusan No. 482/Pid.B/2012/PN.Slmn)

Rahayu, Asih (2023) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH (Studi kasus putusan Nomor : 420/PID/2021/PT.BDG) Pembanding (Putusan No. 482/Pid.B/2012/PN.Slmn). Skripsi thesis, Universitas Pekalongan.

Text Asih Rahayu.pdf Download (40kB)

Abstract

Pidana Agraria di Indonesia masih banyak terjadi dan menimpa hampir semua lapisan masyarakat, termasuk pidana pemalsuan surat tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Menurut pendapat Dr.Yustinus Bowo Dwinugroho, SH,MH yang disampaikan dalam seminar daring bersama STPN Yogyakarta disebabkan oleh 2 faktor dominan yaitu; a) Minimnya pengawasan publik dan b) Minimnya penegakan hukum. Oleh karena itu upaya penanganan dan pencegahan pidana pemalsuan surat tanah dalam penelitian ini mengambil dua analisa faktor tersebut dan dirumuskan ke dalam identifikiasi masalah. Kondisi tersebut juga dirasa sesuai dengan dua putusan atas kasus pidana yang dijadikan contoh dalam studi kasus penelitian ini yaitu atas putusan : 1. No. 420/PID/2021/PT.BDG dan 2. No. 482/Pid.B/2012/PN.Slmn Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengambil data dari study kepustakaan yang didukung hasil observasi dan wawancara kepada narasumber yang kompeten dan mewakili yaitu ke PN Pekalongan dan BPN Kota Pekalongan sesuai domisili penulis. Pembahasan mengacu pada kebijakan hukum nasional yang menerapkan kebijakan pidana dengan mengadopsi pendapat Marc Ancel yang menitik beratkan pada analisa 2 aspek dari 4 yang aspek saling berkorelasi dalam pembangunan hukum nasional, yaitu aspek substansi hukum (hukum positif) dan aspek srtuktur hukum (APH) dan analisa putusan dengan pendekatan kebijakan hukum prismatik yang mengedepankan aspek kepastian hukum dan keadilan secara bersama-sama dalam suatu putusan pengadilan. Hal tersebut dilakukan karena untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas. Hasil yang diperoleh dari analiasa dan pembahasan dua putusan tersebut diperoleh kesimpulan yang relefan, terbukti bahwa pidana pemalsuan yang terjadi terhadap dua putusan di atas ditimbulkan oleh minimnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan masyarakat dengan tidak melakukan perawatan atas tanah mereka baik perawatan atas fisik tanah dan pemeliharaan data-data yuridis tanah. Upaya penegakan hukum dilakukan dengan upaya Hakim memutus perkara dengan tepat yang berlandaskan atas dakwaan, peritiwa hukum, aturan hukum dan pertimbangan kebijakan hukum yang diterapkan Indonesia yaitu kebijakan hukum prismatik. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya sejumlah kebijakan regulatif dengan menata instrumen hukum dan budaya hukum dan kebijakan operatif dengan menata struktur hukum baik kelembagaan maupun peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM Aparat Penegak Hukum.

Actions (login required)

View Item