PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN.

Pertiwi, Astri Sekar (2023) PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN. Skripsi thesis, Universitas Pekalongan.

Text Astri Sekar Pertiwi.pdf Download (58kB)

Abstract

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas Pelaksanaan Pemerintahaan Daerah Kota Pekalongan Dalam Menjalankan Otonomi Daerah dan Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Terhadap Pemerintahaan Daerah Dalam Menjalankan Otonomi Daerah ,sedangkan tujuan penelitian ini yaitu Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemerintahaan Daerah Kota Pekalongan Dalam Menjalankan Otonomi Daerah dan Untuk Menjelaskan Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Terhadap Pemerintahaan Daerah Dalam Menjalankan Otonomi Daerah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Jenis sumber data menggunakan data sekunder dan primer serta metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Dalam menjalakan otonomi daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih berorientasi kepada masyarakat daerah (lebih bersifat kerakyatan) dari pada pemerintah daerah, artinya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Dan Pelaksanaan pengendalian pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekalongan adalah dilakukan pada setiap program yang dimulai sejak perencanaan hingga ke perumusan dan sampai akhir tahun anggaran.

Actions (login required)

View Item