STUDI KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL KABUPATEN PEKALONGAN KEPADA PERUMDA KAJEN BERKAH INVESTAMA DAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAJEN

Mahirun, Mahirun and KUSHERMANTO, Andi and Satrio, Danang and Taufiqurrohman, Ahmad Hasyim As'ari (2020) STUDI KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL KABUPATEN PEKALONGAN KEPADA PERUMDA KAJEN BERKAH INVESTAMA DAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAJEN. Project Report. LPPM Universitas Pekalongan, Pekalongan.

[img]
Preview
Text (STUDI KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL KABUPATEN PEKALONGAN KEPADA PERUMDA KAJEN BERKAH INVESTAMA DAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAJEN)
FS FINAL_16 NOV 2020.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing yang tinggi untuk mengkombinasikan faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi agar lebih berkembang dan berdaya saing. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling mendasar di daerah. Agar dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan BUMD/perusahaan daerah, maka sangat diperlukan jiwa entrepreneurship yang baik di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang saham utama BUMD/perusahaan daerah (Sudarno, dkk, 2010). Afandi (2013) menyoroti Potensi BUMD yang bisa menjadi penggerak ekonomi daerah (mesin ekonomi). Menurutnya, BUMD bisa menjadi instrumen untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dengan lebih cepat dan sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka merupakan suatu kebutuhan apabila penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau BUMD sebelum dituangkan dalam perda, terlebih dahulu melihat dari kajian kelayakannya. Studi kelayakan merupakan suatu kajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan (Fitriani, 2010). Analisa kelayakan investasi didefinisikan sebagai penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian berhasil dalam artian yang terbatas adalah berhasil memberikan manfaat dari investasi tersebut, dengan kata lain adalah bahwa investasi tersebut menguntungkan bagi investornya.Pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi dikenal sebagai studi kelayakan. Studi kelayakan atas rencana investasi harus dilakukan untuk semua aspek yang terkait sehingga keputusan investasi yang dibuat didukung oleh kelayakan dari semua aspek yang terkait dimaksud, dan tidak hanya karena kelayakan aspek finansialnya saja. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga mempunyai tujuan untuk (Perda Kabupaten Pekalongan No 7 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga) ; a) sumber pendapatan asli daerah, b) pertumbuhan ekonomi, c) pendapatan masyarakat, dan d) penyerapan tenaga kerja. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui : a) pendirian perseroan, b) pembelian saham, c) kontrak, dan d) penempatan modal pada badan usaha milik daerah.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Unnamed user with email [email protected]
Date Deposited: 04 Aug 2021 03:56
Last Modified: 04 Aug 2021 03:56
URI: http://repository.unikal.ac.id/id/eprint/147

Actions (login required)

View Item View Item